ABAD JURNALISME LHER

Persaingan media saat ini mendekati titik awal sekaligus akhir bagi para jurnalis. Harga jurnalis kian tidak ada harganya. Seorang jurnalis bahkan rela tidak mendapat upah selama 3-4 bulan selama dia masih sanggup berekspresi dengan kebebasannya. Beberapa media kecil juga gulung kuming menghadapi ketatnya kompetisi di dunia informasi tersebut. Sebagian malah gulung tikar karena tidak mendapat tempat dalam persaingan.

Sementara sepak terjang Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) dalam dunia jurnalis semakin sulit dijangkau teman-teman jurnalis, dalam hal ini media-media kecil. Dalam sekian periodik PWI bukan lagi menjadi organisasi melainkan sebuah institusi negara yang sah. Saya melihatnya aneh saja, sebab media-media di luar negeri sampai saat ini tidak pernah menjadikan keorganisasian jurnalis sebagai institusi. Kalau banyak organisasi-organisasi jurnalis yang berkembang, itu cuma sebatas organisasi biasa, tidak lebih. Pun mereka juga tidak pernah mendeklarasikan diri agar dapat menjadi institusi yang sah. Sebaliknya di Indonesia, PWI justru dianggap sebuah instansi yang menjadi kiblat jurnalis; dielu-elukan dan disanjung-sanjung. Jika ada jurnalis belum menjadi anggota PWI, maka dia belum bisa dibilang jurnalis sejati. Bahkan sebatas sepengetahuan saya, eksistensi PWI semakin besar tapi juga semakin tidak jelas. Adapun ketetapan hukum, tatanan, aturan dan integritas PWI seolah-olah menjadi sesuatu yang wajib ditaati oleh seluruh wartawan se-Indonesia. Haram hukumnya bagi yang melanggar. Benar-benar menyedihkan. Layaknya anak kecil, profesi wartawan selalu dikaitkan sebagai korban kesialan sebuah aturan. Yang menakjubkan, kini PWI tak lagi sendirian. Beberapa orang yang notabene tak puas dengan kebijakan PWI lantas mendirikan organisasi baru sebagai penyeimbang, pendobrak, pembaharu, dan tandingan. Atau kau boleh menyebutnya: penghibur. Sebut saja Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Aliansi Wartawan Independen (AWI), Asosiasi Televisi Swasta Indonesia (ATVSI), Asosiasi Wartawan Demokrasi Indonesia (AWDI), Asosiasi Wartawan Kota (AWK), Federasi Serikat Pewarta, Gabungan Wartawan Indonesia (GWI), Himpunan Penulis dan Wartawan Indonesia (HIPWI), Himpunan Insan Pers Seluruh Indonesia (HIPSI), Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI), Ikatan Jurnalis Penegak Harkat dan Martabat Bangsa (IJAB HAMBA), Ikatan Pers dan Penulis Indonesia (IPPI), Kesatuan Wartawan Demokrasi Indonesia (KEWADI), Komite Wartawan Reformasi Indonesia (KWRI), Komite Wartawan Indonesia (KWI), Komite Nasional Wartawan Indonesia (KOMNAS-WI), Komite Wartawan Pelacak Profesional Indonesia (KOWAPPI), Korp Wartawan Republik Indonesia (KOWRI), Perhimpunan Jurnalis Indonesia (PJI), Persatuan Wartawan Pelacak Indonesia (PEWARPI), Persatuan Wartawan Reaksi Cepat Pelacak Kasus (PWRCPK), Persatuan Wartawan Independen Reformasi Indonesia (PWIRI), Perkumpulan Jurnalis Nasrani Indonesia (PJNI), Persatuan Wartawan Nasional Indonesia (PWNI), Serikat Penerbit Suratkabar (SPS), Serikat Pers Reformasi Nasional (SEPERNAS), Serikat Wartawan Indonesia (SWI), Serikat Wartawan Independen Indonesia (SWII).
Yah, setidaknya kini dunia jurnalis tak lagi sepi. Makin banyak organisasi banyak pula bermunculan orang-orang pintar. Tak ayal, independensi pers makin liar saja. Optimisme pers mesti harus ada mengingat iklim keterbukaan dan demokratisasi adalah arah yang mesti dituju bangsa ini di hari-hari mendatang. Walau demikian, tentu kemunculan organisasi jurnalis ini semakin mengukuhkan ketidakpedulian PWI terhadap profesi wartawan sebagai institusi negara yang sah. Bagi para jurnalis-jurnalis non-anggota, menganggap PWI tak ubahnya institusi penghisap darah. Dipakai sekedar untuk gagah-gagahan, penyatu orang-orang inteletual khususnya media-media besar yang memiliki kepentingan, parahnya ketika PWI dijadikan sebagai modal industri. Memang ada ongkos mahal yang harus dibayar insan pers dewasa ini. Persisnya, semenjak era reformasi digulirkan dan membuahkan kebebasan pers–ketika pers yang sejak Orde Baru jadi “pers industri”. Sementara saat ini insan pers mulai menjadi komoditi yang latah, karena setiap orang bisa menerbitkan koran tanpa izin.

Dan, “fenomena amplop” pun semakin mewabah. Istilah jurnalisme Lher pun hadir di tengah-tengah masyarakat sekaligus menjadi sesuatu yang bukan fenomenal lagi, yakni sebuah jurnalisme yang selama ini mendemontrasikan kesan gampangan, main-main–terutama main sana main sini-sikat sana sikat sini, seenaknya (khususnya dalam mengekploitasi kepentingan pribadi demi peruntungan bisnis), memuaskan selera pembaca tanpa mengedepankan substansinya, mengumbar pornografi yang berlebihan demi keuntungan, serta berita bukan lagi menjadi kepatutan tapi sudah menjadi kebutuhan semata. Sebagian kalangan menyebutnya: Inilah abad Jurnalisme Lher.
Para pendidik pers saat ini bisa saja bicara soal filosofi “panggilan hidup” dan “panggilan perut”, sementara tokoh-tokoh dala Dewan Pers boleh bicara mengenai idealisme pers ketika mereka berbicara dalam seminar mengenai Etika Jurnalistik. Mereka dengan sengit berbicara soal kebanggan serta atribut menjadi anggota pers dan konggres demi konggres. Tetapi, pernahkah terpikir oleh mereka, sudah lama majikan pers selalu mengupah wartawan dengan uang segobang sembari bilang (sengaja maupun tidak): “Carilah tambahannya di luar kantor?” Sementara kode etik jurnalis menyebutkan seorang wartawan dilarang menerima amplop–bukannya saya pro wartawan amplop. Sebab saya melihat banyak teman-teman wartawan yang merasakan penderitaan selama menjadi pekerja pers.

Memang, kecilnya gaji seharusnya tak menghalalkan wartawan menggadaikan harga diri untuk menerima apalagi meminta “amplop”. Namun repotnya, di satu sisi wartawan adalah buruh di tepi jalan tapi di lain pihak orang bilang mereka profesional dan idealis. Malah ada yang bilang wartawan termasuk “kelas khusus”. Idealnya, ia adalah agent of modernization, agent of social change, pejuang kebenaran, keadilan dan pembela rakyat kecil yang tertindas. Wartawan seharusnya memiliki wawasan luas dengan banyak membaca dan berdiskusi. Itu memang hanya bisa berarti slogan atau harapan kosong belaka.

Wartawan sendiri kadang tak menyadari hak-hak mereka sebagai “kelas” pekerja alias buruh. Tak berani menggalang solidaritas, apalagi mogok, jika suatu saat hak mereka terabaikan. Apa boleh buat, karena sejak semula mereka bekerja tanpa perlindungan, tak ada ketentuan standar peng-gajian, apalagi asuransi.

Nah, bagaimana jika semua standar kerja dan kode etik sudah diikuti, toh pasien dokter mati atau berita wartawan ternyata salah? Berapa kali para pendidik pers menyuruh kita membolak-balik kode etik jurnalis; mengkaji, mempelajari, memahami, tapi toh kode etik tersebut malah semakin menjerumuskan. Apakah dengan mengikuti prosedur standar dan kode etiknya, seorang dokter dan jurnalis dipastikan dapat menyelamatkan manusia untuk hidup bebas? Apakah dokter yang baik pasti menjamin pasiennya tak akan mati? Apakah wartawan yang baik pasti menjamin khalayak mendapat informasi yang tak terbantahkan? Belum tentu. Pasien mungkin mati dan informasi bisa salah.

Bagi kami keberadaan PWI hanya menjadi institusi negara yang sah tanpa memiliki substansi kuat di dalamnya. Toh, pada kenyataannya PWI tak pernah pro wartawan. Berapa kali teman-teman jurnalis jatuh bangun dalam tuntutan hukum. Seperti halnya kasus majalah Tempo beberapa waktu lalu yang kalah melawan Tommy. Lalu, dimana peran PWI? Saat ini keagungan pers hanya dikotori oleh tangan-tangan orang berkepentingan. Bahkan untuk mendaftar keanggotaan PWI, kata teman saya, sekarang ini kita tinggal menyogok maka esoknya kita sudah masuk keanggotaan. Idealisme pers masa kini sudah hilang. Bobrok. Rusak. Hancur.

Namun demikian masih banyak orang yang yakin dunia pers (kelak) akan menjadi komunitas yang seperti kata orang benar-benar “kelas khusus”. Hanya saja kapan, itulah yang sekarang ini masih diperjuangkan teman-teman pers. Memang untuk merubah image pers dari kesan gampangan atau jurnalisme Lher (julukan pers masa kini) menjadi kelas khusus, modernisasi agensi dan atau pejuang kebenaran, tidak semudah membalikkan kedua telapak tangan. Dalam hal ini semua pihak harus turun tangan untuk memperjuangkannya. Tidak dalam sehari, sebulan, atau setahun, tapi butuh waktu lama bahkan bertahun-tahun agar idealisme pers kembali dipercaya masyarakat seperti tempo dulu. Dan tentunya perubahan ini juga diharapkan kalangan pers agar dibarengi dengan kesejahteraan setiap personal. Semoga, yah, semoga saja.

SUDAH SAATNYA INDONESIA MENGGUGAT MEDIA

Saat ini media sedang digugat. Indonesia yang menggugat. Judulnya: INDONESIA MENGGUGAT MEDIA. Memasuki era reformasi, kini, media seolah disulap menjadi raja segala diraja. Peran media menjadi penentu perkembangan jaman. Yang baik tentu yang mampu membangun bangsa, yang jelek malah sebaliknya. Banyaknya berita-berita peristiwa–dari kecil hingga besar–membuat tayangan tidak tersaring dengan apik. Bahkan terkesan menjerumuskan. Para pengguna informasi ini juga merasa berhak untuk memberi kritik, saran, dan masukan. Seba selama ini peran media sudah kebablasan. Kurang tegasnya Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) memantau gerak-gerik media membuat sebagian orang risih.

Selama ini masyarakat Indonesia selalu disuguhi tontonan penuh kesombongan dan kebanggan diri media, khususnya media elektronik yang memiliki kedekatan dengan pemirsa karena kemudahan memperoleh informasi. Tayangan-tayangan yang tidak layak–kendati sifatnya straightnews (peristiwa), seharusnya memiliki batasan-batasan tertentu. Berita-berita tentang kebrutalan seperti pembunuhan, pemusnahan massal, perampokan, pencurian hingga tawuran massal yang baru-baru ini kita saksikan, acapkali menyudutkan serta merugikan penonton. Tentu saja hal ini nantinya dapat memicu tindakan-tindakan seporadis yang (mungkin) dapat diikuti atau ditiru.
Sebagai contoh, berita-berita Ryan “Penjagal Manusia” selalu diekspos secara besar-besaran. Dia seolah-olah dijadikan selebriti dadakan untuk melariskan bisnis media. Cara Ryan memutilasi ini pada akhirnya ditiru oleh seorang di Bali yang membunuh korbannya dengan cara memutilasi pula. Ketika ditanya alasannya, dia menjawab ringan saja: Saya melakukannya karena meniru adegan mutilasi Ryan.

Kejadian ini tidak cukup sampai di sini. Kasus eksekusi tiga terpidana mati bom Bali I sempat menjadi berita terheboh bulan ini. Bahkan, hampir semua media menayangkan beritanya. Para redaksi media cetak–koran harian dan mingguan, tabloid dan majalah–saling berlomba mencari angle (sudut pandang) yang bagus untuk melariskan medianya. Paling gencar media elektronik. “Para pemusnah massal” tersebut mendadak dijadikan pahlawan spesial bagi televisi, yang seolah korban-korbannya di Bali adalah semua sampah masyarakat yang perlu dibumi hanguskan. Sampai-sampai seorang anak kecil sempat bertanya kepada orang tuanya karena tayangan yang sering ditontonnya. Begini katanya: Benarkah jika orang itu membunuh puluhan jiwa akan menjadi pahlawan? Pertanyaan ini tentu bukan menjadi tanggung jawab orang tua, tapi juga media sebagai satu-satunya pihak yang bertanggung jawab untuk meluruskannya.

Yang menyedihkan, sebuah televisi swasta malah membentrokkan pemberitaan tentang perasaan keluarga terpidana mati menghadapi detik-detik eksekusi dengan perasaan korban atau keluarga korban bom Bali I. Pihak media memberi alasan sepele; bukankah sebuah tayangan atau pemberitaan itu harus memiliki keberimbangan berita? Retorika ini tentu ada benarnya bila dilihat dalam kacamata jurnalis. Tetapi bukankah masyarakat juga berhak menuntut berita berimbang yang bagaimanakah yang layak tayang, jadi bukan sekedar berita berimbang yang asal-asalan demi meningkatkan rating, sementara di sisi lain justru merugikan orang banyak, terutama pihak narasumber.

Pada kenyataannya beberapa berita memang sudah memenuhi kelayakan sebagai sebuah informasi, namun tetap saja sebagian pihak sangat menyayangkan pemberitaan semacam itu. Mereka menganggap berita-berita kebrutalan yang menampilkan tokoh-tokoh, dalam hal ini tokoh antagonis seperti Amrozi, Imam Samudera, dan Mukhlas, tidak layak untuk konsumsi publik. Kecuali jika memang sifatnya murni informasi tanpa dibubuhi dramatiasi yang berlebih, mungkin hal itu masih dalam batas kepatutan.

Tayangan kebrutalan lain yang baru-baru ini gencar diperbincangkan adalah maraknya tawuran antar mahasiswa. Sebagai seorang intelektual, bukan sepantasnya mahasiswa saling beradu fisik. Bahkan diberitakan akibat tawuran tersebut seorang mahasiswi meninggal dunia setelah mendapatkan serangan jantung saat kampusnya diserang mahasiswa dari kampus lain. Tayangan kebrutalan ini sangat tidak patut. Sebab hanya akan memberi keluasaan kepada pihak-pihak yang sedang berkonflik untuk kemudian melakukan aksi-aksi yang lebih parah. Menjadikan mereka seorang jagoan. Bahwa mahasiswa tanpa perkelahian adalah kuno. Mereka menganggap dunia pendidikan seharusnya menjadi ajang perkelahian bergengsi kawula muda. Yang kemudian kebrutalan-kebrutalan semacam ini menjadi sebuah fenomena yang hukumnya wajib diikuti. Dan, semua itu gara-gara pemberitaan di media.

Anehnya, meski beberapa pihak sangat geram dengan berbagai pemberitaan media, tapi mereka tak sanggup untuk mengoceh. Hal ini dikarenakan terbatasnya ruang gerak bagi mereka untuk bersuara di hadapan media. Akhirnya, tuntutan Indonesia pun membisu dalam ketidakpastian. Sementara pihak media, dalam hal ini yang menjadi tergugat, seolah tidak merasa salah. Bahkan pengusaha media tidak pernah merespon kebutuhan masyarakatnya (pemirsa) karena dia cuma sibuk memikirkan bisnis ratingnya. Pun saat dipertemukan dalam satu ruangan bersama para praktisi dan akademisi, lagi-lagi media selalu menyangkal kekurangannya dan menganggap diri merasa benar. Alasan paling sederhana yang selalu dilantunkan media, mereka menganggap bahwa semua berita sifatnya informasi, mengingat fungsi media itu sendiri adalah sebagai informasi, pendidikan, hiburan dan kontroversi.

Kalau ujung saraf selalu menjadi utama dalam menangkal tuntutan, maka yang terjadi, media bukan lagi menjadi idealisme melainkan sudah mendekati arogansi. Jujur, padahal kalau mau tahu bahwa kebanggan serta kesombongan sebenarnya cermin kelemahan diri, kelompok dan golongan, serta negara. Sebaliknya mengharapkan pujian selalu lebih sulit. Yang ada dalam persediaan untuk pujian hanya satu jenis: terima kasih. Buntut pujian adalah kritik pedas atau permohonan yang mengiba-iba, tergantung pada permukaannya. Makin tinggi pujian yang diinginkan, makin tajam pula buntutnya. Tapi terhadap hinaan adalah tantangan sebuah otomat dalam diri dimana akan menghasilkan segala macam tanggapan, sikap, dan tindakan, yang terkemas dalam sederetan kata. Sekali waktu ada waktunya media harus menumbangkan prinsipnya atau mengalah demi orang banyak.

Kini, masyarakat memiliki hak untuk mempertanyakan peran media di era reformasi. Sudah saatnya Indonesia menggugat media dan menjadi pengadilan tertinggi bila mendapati media nakal dan senang melakukan pelanggaran. Jika melalui suara kita tidak sanggup mendobrak media, kita bisa mengawalinya dari diri sendiri, yakni dengan mematikan tayangan-tayangan televisi yang berbau porno, brutal, dan sadis. Atau, jika itu media cetak, kita tidak perlu membeli koran-koran yang menerbitkan berita-berita “tidak berimbang”. Nah, sekaranglah saatnya Anda menjadi juri sekaligus hakimnya.

R.M. Tirto Adhi Soerjo >> Inilah tokoh Minke dalam tetralogi Pram sekaligus Bapak Pers Nasional

Memperingati hari Pahlawan 10 November lalu, Presiden menganugerahkan 8 Pahlawan Nasional kepada 9 tokoh sejarah dari berbagai daerah. Salah satu gerakan perjuangan kemerdekaan adalah penerbitan koran pribumi di awal abad ke-20. R.M. Tirto Adhi Soerjo (TAS) diangkat menjadi Pahlawan Nasional karena aktivitasnya sebagai pelopor pers nasional pribumi pertama di tahun 1907, di Bandung. Anugerah ini diusulkan oleh warga Jawa Barat.

Alm. R.M. Tirto Adhi Soerjo (1875 – 1918)
R.M. Tirto Adhi Soerjo melakukan perjuangan melalui surat kabar yang dipimpinnya, Soenda Berita, pers pertama yang terbit di Cianjur. Beliau adalah pioner pers pribumi. Melalui surat kabar Medan Prijaji, pemikiran beliau menjadi cikal bakal nasionalisme dengan memperkenalkan istilah Anak Hindia. Beliau juga menyadarkan masyarakat Indonesia tentang hakekat penjajahan yang sangat merugikan bangsa dan berusaha melakukan perlawanan terhadap ketidakadilan yang dilakukan pemerintah kolonial. Mengingat jasanya beliau dinyatakan sebagai Perintis Pers Indonesia tahun 1973 oleh Dewan Pers RI. Atas jasa-jasanya itu pula, pemerintah RI menganugerahkan gelar Pahlawan Nasional dan Tanda Kehormatan Bintang Maha Putra Adipradana.

TAHUN 2006 Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan (PPKK) Lembaga Penelitian Universitas Padjadjaran (Lemlit Unpad) mempelajari tiga calon pahlawan nasional dari Jawa Barat yaitu R. Soepriadinata, R.M. Tirto Adhi Soerjo, dan K.H. Noer Ali.

“TAS pelopor pers nasional. Dia mendirikan surat kabar Medan Priyayi pada 1 Januari 1907. Melalui surat kabar tersebut, dia berkiprah di Jabar hingga akhir hayatnya. Bahkan makamnya pun berada di Bogor.” [Nina H. Lubis]

Raden Mas Djokomono Tirto Adhi Soerjo lahir di Blora tahun 1880. TAS yang tak menyelesaikan sekolahnya di STOVIA Batavia pindah ke Bandung dan menikah. Di Bandung TAS menerbitkan surat kabar Soenda Berita (1903-1905) dan Medan Prijaji (1907) dan Putri Hindia (1908). Sebelum menerbitkan “Medan Prijaji”, Januari 1904 TAS mendirikan dulu badan hukum N.V. Javaansche Boekhandel en Drukkerij en handel in schrijfbehoeften Medan Prijaji. Medan Prijaji beralamat di jalan Naripan Bandung yaitu di Gedung Kebudayaan (sekarang Gedung Yayasan Pusat Kebudayaan-YPK). Medan Prijaji dikenal sebagai surat kabar nasional pertama karena menggunakan bahasa Melayu (bahasa Indonesia), dan seluruh pekerja mulai dari pengasuhnya, percetakan, penerbitan dan wartawannya adalah pribumi Indonesia asli. Selain di bidang pers, TAS juga aktif dalam pergerakan nasional, ia mendirikan Sarikat Dagang Islam di Jakarta yang kelak berubah menjadi Sarekat Islam bersama H.O.S. Tjokroaminoto, .

Pada tahun 1909, TAS membongkar skandal yang dilakukan Aspiran Kontrolir Purworejo, A. Simon. Delik pers pun terjadi, TAS dituduh menghina pejabat Belanda, terkena Drukpersreglement 1856 (ditambah Undang-undang pers tahun 1906). Meskipun TAS memiliki forum privilegiatum (sebagai ningrat, keturunan Bupati Bojonegoro) ia dibuang ke Teluk Betung, Lampung, selama dua bulan.

Pada pertengahan kedua tahun 1910, Medan Prijaji diubah menjadi harian ditambah edisi Mingguan, dan dicetak di percetakan Nix yang beralamat di Jalan Naripan No 1 Bandung. Inilah harian pertama yang benar-benar milik pribumi. Masa kejayaan Medan Prijaji antara 1909-1911 dengan tiras sebanyak 2000 eksemplar.

Pemberitaan-pemberitaan harian Medan Prijaji sering dianggap menyinggung pemerintahan Kolonial Hindia Belanda saat itu. Di tahun 1912 Medan Prijaji terkena delik pers yang dianggap menghina Residen Ravenswaai dan Residen Boissevain yang dituduh menghalangi putera R. Adipati Djodjodiningrat (suami R.A. Kartini) menggantikan ayahnya. TAS pun dijatuhi pembuangan ke pulau Bacan, wilayah Halmahera selama 6 bulan, namun baru diberangkatkan setahun kemudian karena masalah perekonomian penerbitan Medan Prijaji dengan para krediturnya.

Sekembali dari Ambon, TAS tinggal di Hotel Medan Prijaji (ketika ia sedang di Ambon namanya diubah menjadi Hotel Samirono oleh Goenawan). Antara tahun 1914-1918, TAS sakit-sakitan dan akhirnya meninggal pada tanggal 7 Desember 1918. Mula-mula ia dimakamkan di Mangga Dua Jakarta kemudian dipindahkan ke Bogor pada tahun 1973. Di nisannya tertulis, Perintis Kemerdekaan; Perintis Pers Indonesia, Layaklah ia disebut sebagai Bapak Pers Nasional.

Kisah perjuangan TAS diabadikan oleh Pramoedya Ananta Toer (PAT) selepas keluarnya dari pembuangan pulau Buru awal tahun 1980-an. Ditulis dengan nama Minke dalam buku Tetralogi Buru, empat buku tebal yang berjudul Bumi Manusia, Anak Semua Bangsa, Jejak Langkah dan Rumah Kaca. Selain Tetralogi PAT pun menulis kekagumannya atas TAS dalam buku Sang Pemula. Entah alasan pemerintah saat itu apa sehingga karya Tetralogi PAT dilarang terbit dan beredar. Sejak reformasi bergulir buku-buku PAT banyak dicetak ulang, bahkan hendak diangkat ke film layar lebar.

Karya PAT tentang Minke sebagai Tirto Adhi Surjo ini sudah banyak diterjemahkan di luar negeri, hingga 33 bahasa, diakui internasional di berbagai negara sebagai sebuah karya sejarah yang apik. Selain berlatar belakang sejarah yang tentunya lebih menarik sebagai referensi pelajaran sejarah di sekolah, PAT menggambarkan manusia Indonesia dengan keadaan feodal dan sistem kolonialnya. Tak hanya kronologi era Kebangkitan Nasional Indonesia dipaparkan lebih membumi dengan bahasa yang sederhana, PAT juga menggambarkan kisah cinta seorang manusia yang sederhana, tidak muluk-muluk, saat Minke bertemu dengan Annelies, sang Bunga Akhir Abad. Kabarnya Garin Nugroho akan menyutradai dan tokoh Annelies Melemma akan diperankan oleh Mariana Renata.

“Kita kalah, Ma,” bisikku.
“Kita telah melawan, Nak, Nyo, sebaik-baiknya, sehormat-hormatnya.”
[Dialog di dalam buku Bumi Manusia]

NOVELIST AND JOURNALIST

Novelist and journalist are two-name profession of someone that having a lot similar and differentiate each it. Both novelist and journalist known as the writers, in which having a special characteristic and high intelligence to expressed idea. Novelist are focused the written to the romantic element, for example; love, affair, fight etc. Obviously, the written such like that called by “ literary work “. In addition, the written of journalist taken from the collecting research on the field. Therefore, it is not surprised that the work of journalist next be called news. Some people said even if both professions have a similar as the writer, but it has, possible to get differentiates among them. This can be seen from the style of language used by each novelist and journalist, especially when they are expressed the idea in an every seed sentence. It is indeed that finding a style language of novelist and journalist is hard, unlike opened the flat hand. First, the analyzed of the style must be careful and focused on the logical sentence contraction. The ability of choosing word and the development of the right sentences, if we can divided those conventional system so that we would know the style of each novelist and journalist.
Besides, before analyzing the style of object like novelist and journalist, we should know what is the style mean. Based on Ronald Wardhaugh (1948) style is refers to the selection of linguistic forms (linguistic alternative), it also acts as a set of instruction. Sometimes the style of language in someone contains the messages which convey are not normally in words. So, what is different option of style that having by novelist and journalist?

The style of journalist
Actually, there is some different style of language comparing the journalist and novelist. The written of journalist are intended to the language, later on called press language or journalistic language. Meanwhile, the journalist language has a special style; briefly, simple, solid or compact, swift, unadorned, interesting and clear. Besides, the style of journalistic language is based on the standard language. Standard language that used by journalist is codified in some ways that usually involve the development of such things as grammar and dictionary and possibly a literature. It requires a measure of agreement be achieved about what is in the language and what is not (acceptability) usually it is used for formal matters just like what the journalist has used to.
However, there is system of the journalist needs to be attention. First, Eufimisme is the soft expressing as a replacement of cruel expression, which is inflicting a financial loss or not fun anymore, such as meninggal, bersanggama, tinja, or tuna karya. Second, be thrifty of word, mean the conversation of phrase that used by journalist is not disturb, but the expression of written made the information more complex. For the journalist, the strong and long phrase makes decrease the point of klise expressed. Third, the word that used by journalist is concrete and special.
In the other hand, the style language used by journalist contain of five written forms, which having format and different characters, those are; Straight News, Soft News, Feature, Reportage, and Investigation News. In addition, the format that used cannot mix by opinion of the writer. Every word or phrase must be real, and the data have to authentic.

The style of novelist
Unlike journalist, the written of novelist are intended to the romantic aspect. Most literary work that playing by novelist consist of implicit word, that is very hard to understand. Therefore, to know that word is able to understand by people, the reader must use their feeling and imagination.
Usually, the written of novelist is fiction, which the source or data takes from the feeling of someone, aspiration, judgment, or think, imaginative. The story written by novelist, extremely describe from the imaginative of every people. In fact, sometimes the man of letters or novelist also involved to express his imagine and feeling to the inside, such as dream with an angel or idealism of someone to reach their future. Unlike journalist, which the written mostly focus on one system, that is 5 W + 1 H, mean what, who, why, where, when, and how. Here, the style language of novelist is pressure on the plot. Besides, the word or phrase is a long until hundred of pages, and most of story are emphasize in the plot only, how some stories happen and what kind conflict through the inside.
The style of novelist and journalist is different. Both of them have own style in the written of language. The written a novelist is very difficult to understand, but when the reader successful to interpretation every word written by a novelist, than they will get the moral teaching or massage through the inside. While journalist, most of the written is based only true story that happens to society. Each written or news that used by journalist are complex and flexible to understanding. So that the writer or journalist is able to give an easy explanation and introduction about the news that happen in society. To conclude, even if the profession between novelist and journalist are same as a writer, but the style of language among them obviously different.