28 Oktober kemarin, menjadi peringatan bersejarah kian bersejarah. Peringatan Sumpah Pemuda yang dilakukan di alun-alun Yogyakarta diwarnai peristiwa penting, yakni deklarasi Sri Sultan Hamengkubuwono X sebagai calon Presiden 2009. Dengan alasan panggilan ibu pertiwi, Sri Sultan mendeklarasikan diri masuk dalam bursa pencalonan Pilpres 2009. Benarkah Raja Jawa itu murka dengan ketidakbecusan pemerintah dalam mengurus rumah tangganya? Seandainya benar lalu apa yang musti dilakukan Sang Raja?
Teka-teki kesediaan Sri Sultan maju sebagai Presiden 2009, akhirnya terjawab sudah. Selama ini Sri Sultan dinilai banyak kalangan nggelembosi alias tidak serius. Tapi setelah deklarasi dibacakan Sri Sultan, sebaliknya, hai kalian, para kandidat presiden harus bersiap-siap menghadapi lawan yang tangguh dan sepantaran dengan kalian.
Seorang teman berkata kepada saya demikian: saya rasa perpolitikan Indonesia tahun 2009 akan semakin menarik. Sri Sultan adalah tokoh yang digadang-gadang bakal membuat Indonesia berubah. Semenjak runtuhnya kepemimpinan orde lama dan orde baru, hingga 10 tahun masa reformasi, bangsa ini cenderung lari di tempat. Bangsa ini selalu mengimpikan datangnya gong, si Messias, si Imam Mahdi, si Ratu Adil. Namun yang ditunggu-tunggu tak kunjung datang. Kekuatan yang mampu mengubah seluruh bangunan dan isi alam pikiran, tak kunjung muncul. Setiap kali muncul orang bertopeng Ratu Adil, dari kampung mana pun, negara mana pun, dengan segala macam jubah dan kopiah, membawa cita-cita perubahan, disambut dan diterima, untuk kemudian kembali beku dalam penungguan pada penopeng Ratu Adil baru yang kurang lebih membosankan. Mereka seolah tahu bagaimana mengatasi keadaan dan melakukan perubahan, padahal tidak. Mereka tak pernah tahu bagaimana padi ditanam, tiang rumah didirikan, tak pernah mengerti bagaimana kondisi wong cilik. Hanya berkelahi ide pemikiran yang diajarkan, dan sekodi wejangan agar jadi kekasih Tuhan, menjadi semakin bukan manusia. Mengibakan. Selama ini masyarakat sudah tidak percaya dengan partai politik yang katanya menjadi motor atau mesin perjuangan bangsa. Bullshit. Pun kandidat yang ditawarkan setiap partai membuat bosan; tokohnya, ya, itu-itu saja. Puihh!
Lalu apa hubungannya Sri Sultan Hamengkuwono dengan Ratu Adil?
Saya tidak berani bilang apakah dia Ratu Adil atau bukan. Terlalu dini untuk melangkah ke arah sana. Kalau memang dikemudian hari dia Ratu Adil, ya syukurlah. Kalau tidak, maka tak perlu dibahas lagi. Biar saya ceritakan sedikit mengenai apa itu pemimpin. Seorang pemimpin mampu melintasi horizon esoterisme yang sangat luas dan meniupkan ruh baru dalam eksistensinya. Dia mampu menciptakan sebuah kreasi baru, karena perbuatan kreatifnya merupakan sesuatu yang hanya dapat dihasilkan oleh perasaan terdalam. Dalam tradisi tasawuf, pemimpin ibarat puncak tertinggi, namun seperti halnya setiap puncak selalu berhubungan dengan rangkaian pegunungan lain. Dia muncul pada saat spiritualitas telah membentuk kesempurnaan tradisi yang subur.
Yang melengkapi kepekaan sang pemimpin sejati adalah kejujuran. Kesadarannya akan kesucian dan kecakapannya memberi petunjuk terhadap hampir setiap permasalahan yang dihadapi bawahannya, bukan atas kemauannya sendiri. Namun kejujuran itu acapkali disalahartikan dan terkesan ekstrim. Dan akhir dari hasil suatu ucapan tentang kebenaran itu adalah "bermeditasi dalam kurungan". Inilah ucapan tentang kebenaran yang berakhir dengan sangat tragis sekali.
Orang-orang bijak masa lampau telah menyimpulkan tiga kriteria yang menjadi penyebab hancurnya suatu negeri di belahan dunia: Pertama, jika sang penguasa negeri menganggap bahwa negeri yang dikuasainya itu adalah milik nenek moyangnya sendiri. Kekuasaan semata penggeraknya–paksa, tindas, bunuh, rampas dan tumpas. Sehingga ia merasa berhak untuk melakukan apapun di negeri itu dengan tanpa merasa takut dan merasa malu. Bumi diibaratkan sawah ladang tempat manusia bercocok tanam di atasnya, dan manusia akan memetik dari apa-apa yang ia tanam di bumi itu. Kedua, jika hukum suatu negeri dikendalikan oleh sang penguasa negeri yang lalim, maka kebajikan akan lenyap di negeri itu. Jika kebajikan lenyap, maka orang akan menonjolkan cinta kasih. Jika cinta kasih lenyap, maka orang akan menonjolkan keadilan. Jika keadilan lenyap, maka orang akan menyusun peraturan dan undang-undang. Jika hal ini terjadi, maka ini menjadi pertanda bahwa kesetiaan dan kejujuran dari rakyat jelata sudah menipis. Sehingga kekalutan mulai merajalela karena moral semakin merosot. Ketiga, jika hak-hak azasi manusia diselewengkan dan disembunyikan serta diabaikan, maka keluhan dan jeritan tangis akan mewarnai negeri itu dan sebuah negeri akan menjadi kacau tak terkendali.
Demi kursi kebesaran, manusia tak segan-segan menghalalkan berbagai cara dari cara yang paling ringan (halus) sampai cara yang paling berat (kasar) yang pada akhirnya banyak memunculkan skenariowan-skenariowan kambuhan yang memanfaatkan situasi dan kondisi yang tak ubahnya bagaikan lingkaran setan. Bahaya kesombongan adalah merupakan awal kehancuran kharisma seorang pemimpin menjadi penguasa–lazimnya diktator. Petikan Anonymous: ketika kediktatoran menjadi kenyataan, maka revolusi menjadi kebenaran. Silahkan kau renungkan sendiri sejarah lengsernya double S: Soekarno dan Soeharto.
Sebaliknya kediktatoran memang bukan semata-mata warisan sistem feodal masa lampau. Biasanya, bangsa yang memilih sendiri pemimpinnya, atas nama demokrasi, beberapa kali terjebak dalam rezim dictator–semoga hal ini tidak terjadi pada bangsa ini. Contoh ekstrim adalah Hitler, yang menjadi pemimpin Jerman pada dekade 30-an karena sebagian besar rakyat Jerman menghendakinya. Namun ternyata, Hitler membawa jutaan rakyatnya ke jurang Perang Dunia II. Lalu ada pula nama-nama penguasa yang sudah tidak asing bagi kita, sebut saja Vladimir llyich Lenin, Fidel Castro, Joseph Stalin, Mao Tse Tung, Bennito Mussolini, dimana kesemua penguasa ini adalah prototipe dari manusia-manusia baja tanpa belas kasihan. Kekuasaan diktatorialnya sering diarahkan untuk meniadakan kelas dalam masyarakat, dengan harapan semua kekayaan bangsa dapat terbagi rata. Atau diktator jenis lain, dimana muncul dari keadaan ketika kelas penguasa merasa terancam. Kelas penguasa ini berusaha mengamankan kekuasaannya dengan mempertahankan situasi revolusioner. Mereka menggunakan kekuasaannya untuk mengendalikan gejolak sosial melalui teror, penipuan dan ancaman.
Tapi yang saya lihat–semoga tidak keliru–apa yang dimiliki Sri Sultan jauh dari kata kekuasaan, diktator. Pikiran-pikirannya lahir dari beribu perubahan yang terjadi dalam jiwa masyarakat pribumi. Perampasan tanah dan lapangan hidup yang kurang menyebabkan orang menjadi patriotik, lebih dari itu, menjadi nasionalis sejati. Bukan cuma Sri Sultan, tapi saya, kau, dan semua pribumi bisa melakukannya. Inilah yang terjadi pada kondisi masyarakat kita. Sudah saatnya Indonesia berubah. Negeri ini butuh seorang pemimpin yang bisa mengayomi dan bukan sekedar melibaskan diri dengan kata dan janji muluk. Negeri ini butuh seorang pemimpin yang kata-katanya didengar: Sabdo Pandhito Ratu.
Konsep pluralisme sendiri yang dianut Raja Jawa menuju RI 1 ini cukup beralasan. Kandidat mana saja pasti akan menyatakan begitu, awalnya…teorinya saja. Entah bagaimana prakteknya. Tapi saya melihat konsep Sri Sultan sangat menarik–bukan berarti saya pro Sri Sultan–melainkan ide-ide dan pemikirannya patut diacungi jempol. Dalam beberapa kesempatan dia pernah mengatakan bahwa negeri ini sudah memasuki dalam jajahan baru, yap, saya setuju itu. Jajahan baru yang dimaksud adalah bahaya laten yang datangnya dari luar yang tidak kentara. Sebut saja ketika investor memasuki negeri ini dan membawa pulang 100 prosen keuntungannya tanpa meninggalkan apapun bagi bangsa ini, apa itu bukan penjajahan namanya. Saya menyebutnya penjajahan modern. Hanya saja kita belum banyak yang menyadarinya. Inilah yang sebenarnya patut menjadi sorotan utama bukan cuma Sang Raja, juga seluruh pemimpin negeri ini. Sudah lama negeri ini jatuh ke dalam tangan asing. Kenapa di jaman modern seperti sekarang ini masih ada juga penjajahan serupa–malah tidak kentara. Menyedihkan.
Untuk bisa maju, maka, kata Sri Sultan, negeri ini butuh alat pemersatu bangsa. Apa itu? Pancasila. Hanya saja selama ini Pancasila sekedar dianggap sebagai sesuatu yang ada namun belum terealisasi dalam kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara.
“Ini sudah harga mati, dan tidak bisa ditawar.” Kata Sri Sultan.
Lantas bagaimana dengan perbedaan yang terjadi di negeri ini, yang kemudian menimbulkan kekacauan dimana-mana. Dapatkan sekiranya seorang pemimpin seperti Sri Sultan mampu mengentaskan mereka dari perbedaan, mengingat image yang terbangun di masyarakat Sri Sultan berasal dari Jawa.
“Sudahkah Anda lupa dengan Bhineka Tunggal Ika. Perbedaan itu suatu hal yang biasa. Justru itulah kekuatan negeri ini yang tidak dimiliki negeri lain. Kita sekarang ini bukan hidup di jaman sumpah palapa melainkan sumpah pemuda.” Lanjut Sri Sultan.
Lho, bukankah Sumpah Palapa sudah terbangun jauh sebelum bangsa ini berdiri? Bukankah Sumpah Palapa merupakan alat pemersatu bangsa saat itu?
Sedikit mengulas perbedaan Sumpah Palapa dan Sumpah Pemuda. Sumpah Palapa, seperti yang saya baca di buku-buku sejarah, merupakan deklarasi yang dicanangkan Maha Patih Gajah Mada Majapahit, untuk menyatukan seluruh nusantara menjadi Jawaisme. Memang pada saat itu Gajah Mada sanggup men-jawaisme-kan seluruh nusantara menjadi satu, tapi masih sebatas Jawa. Sedikit banyak terdapat di dalamnya pemaksaan budaya. Berbeda dengan Sumpah Pemuda yang dicanangkan 28 Oktober, kala itu pemuda-pemuda Indonesia merumuskan perbedaan yang ada menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan. Satu tanah air, satu darah, satu bahasa. Dalam perspektif kaidah bahasa, memang terdapat pemaksaan namun bukan pada pemaksaan budaya melainkan pemaksaan perbedaan menjadi satu kesatuan bangsa.
Namun demikian, untuk bisa menyatukan bangsa yang berbeda-beda ini, Sri Sultan, dari yang saya amati harus sanggup melepaskan diri dari keterikannya dari orang yang berasal dari kalangan bangsawan, yakni Raja Jawa. Itulah yang seharusnya dilakukan oleh beliau. Dan pada kesempatan itu Sri Sultan memang sudah bertekad untuk melepas jubah kebangsawanannya. Nah, inilah satu kelebihan sekaligus kekuatan Sri Sultan yang tidak dimiliki pemimpin-pemimpin lain. Ibarat pepatah: lehernya dipertaruhkan.
Dalam banyak hal saya melihat Raja Jawa yang satu ini sangat berbeda dari pemimpin lainnya–dimana masih mengandalkan kekuatan imagenya. Sementara Sri Sultan adalah kebalikannya. Dia berasal dari ningrat tinggi jawa, merasa tahu akan kemubaziran keningratannya dan membuang segala gelarnya. Jiwanya penuh dengan rangsangan dan ledakan-ledakan untuk menyatakan diri pada dunia: bukan sebagai Wong Agung, cuma wong biasa.
Pemunculan Sri Sultan sebagai capres dapat saya nilai sebagai suatu keajaiban. Memang dalam keadaan jiwa mendambakan tindakan-tindakan begini, tak puas, biasa saja orang membuat suatu lompatan tak terduga-duga. Lompat, Sri Sultan, lompat! Sejak mendeklarasikan diri, seketika itu statusnya sebagai Wong Agung resmi diletakkan dan berbaur dengan wong cilik. Dia memang telah melakukan suatu lompatan, jauh dan sewaktu-waktu akan terjatuh, di samping itu dia takkan bisa keluar dan atau kembali menjadi Raja Jawa yang dielu-elukan rakyatnya. Itulah konsekuensinya. Dia bukan saja melakukan permainan angkling atau petak umpet anak-anak kecil, melainkan sebuah permainan penuh pertaruhan. Dengan pengalamannya memimpin, dan dengan pengalamannya sebagai Raja Jawa, boleh jadi ia akan berhasil. Ia hendak menunjukkan dengan caranya sendiri, bahwa jaman kolonial yang sekarang mewabah di negeri ini bukan masalah setempat, tapi sudah menjadi masalah nasional. Dan ia hendak mengimbanginya dengan menyatukan semua rakyat. Jika kalah, di kemudian hari mungkin orang akan menertawakannya karena telah mengambil prakarsa yang bukan berasal dari kebutuhan dan keputusan rakyat yang diembangnya–Yogyakarta.
Memang, semakin gencarnya pertarungan politik di negeri ini, menunjukkan bahwa negeri ini mengalami perkembangan aneh, seakan-akan sudah mulai terpisah dari konsep semula. Semua yang ada hanya bersumber demi kepentingan pribadi, kelompok dan atau golongan. Apa yang tidak mungkin terjadi lima tahun mendatang, pasti akan terjadi juga. Pergolakan politik semakin besar. Akibatnya keadaan negeri semakin sulit diperkirakan maupun dibendung. Terjadilah kemerosotan penghasilan negeri, penyusutan tenaga kerja, meningkatnya harga bahan makanan, malahan panen tidak banyak berhasil di banyak tempat. Semua itu menggelumbangkan perasaan tidak puas dari kota hingga pedesaan. Dan jika hal itu terjadi, maka jangan tanya apa yang bisa dilakukan negaramu, tapi tanyalah apa yang bisa dilakukan olehmu untuk negaramu. Saat ini, yah, sudah saatnya golongan bangsawan dari kerajaan untuk memimpin serta menjadikan negeri ini makin dipandang oleh dunia, bukan malah dilecehkan maupun diporak-porandakan. Pergeseran dalam tata susun sosial di Jawa memang sudah banyak kita lihat dimana-mana. Dari Brahma menjadi Kstaria, dari Brahma menjadi Waisya, atau malah dari Brahma menjadi kaum Sudra yang menyamar untuk dapat mendekatkan diri dengan wong cilik. Memang selama ini kaum nigrat selalu mendasarkan kedudukannya pada jabatan-jabatan tinggi negeri, mendapatkan kedudukannya hanya karena kebangsawannya, tapi hal itu mulai ditinggalkan mentah-mentah oleh bangsawan, jika, nanti, mereka, menjadi, Presiden.
Saya melihat gejala perkembangan baru ini dengan asyik. Tidak sebagai sesuatu yang ditentang, justru saya dan kau mesti menghadapinya sebagai problema sosial semata yang seolah-olah tak punya persangkutan dengan diri kita. Perkembangan baru itu wajar, sekalipun pembiakannya lebih bersemangat daripada sebelum-sebelumnya. Kalau ada kekecualian, dan kalau boleh saya mengatakan: ini bukan lagi reformis praktis tapi jelang revolusi.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar